Kuasa Hukum Petani Tanjung Sakti Ridhotul Hairi, S.H : Tetap Kawal Konflik PT Daria Dharma Pratama

Mukomuko, REALITASPUBLIK.com – Pengadilan Negeri Mukomuko telah mengeluarkan putusan gugatan nomor : 6/PDT.G/2023/PN MKM terhadap 3 Petani Tanjung Sakti, Harapandi, Ibnu Amin dan Rasuli. Putusan ini disampaikan pada 5 maret 2024 melalui e-courd.

Dalam pokok perkara amar putusan majelis hakim mengabulkan gugatan para penggugat sebagian, namun dalam pokok perkara putusan tersebut ada tiga orang petani yaitu Harapandi, Ibnu Amin dan Rasuli yang telah melakukan perbuatan melawan kepada penggugat, yakni :

1. Para tergugat menghalang-halangi proses panen buah sawit milik penggugat
di atas lahan Hak Guna Usaha nomor 125 milik Penggugat.

2. Para tergugat mengambil dengan tanpa hak buah sawit hasil panen milik
penggugat di atas lahan Hak Guna Usaha Nomor 125 milik penggugat.

3. Tergugat I dan tergugat III menghalang-halangi kegiatan usaha penggugat di atas. Lahan Hak Guna Usaha Nomor 125 milik penggugat dengan menggunakan nama
kelompok tani lain.

Dalam putusan tersebut majelis hakim memutuskan agar para tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp.1.363.000,(satu juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Harapandi, salah satu petani menyatakan Kami melihat bahwa selama dalam persidangan yang dilakukan bahwa pihak perusahaan tidak pernah menunjukan Peta HGU 125 yang terus disebutkan itu, dan dalam sidang lapangan yang waktu lalu dilakukan, bahwa titik-titik lokasi yang diambil oleh pihak ATR/BPN pada saat sidang setempat bukanlah lokasi kami 3 petani yang saat ini tergugat.

Kami juga bingung dengan putusan majelis hakim, bahwa pihak penggugat dalam hal ini PT Daria Dharma Pratama saja mengakui bahwa lahan Devisi 5 dan 7 Air Pendulang Estate (APE) yang saat ini menjadi objek konflik antara kami (Petani) dengan pihak perusahaan belum mempunyai HGU hal ini disebutkan oleh PT DDP dalam surat Nomor 113/DD APE/III/2022 tertanggal 9 maret 2022, hal ini sejalan dengan Alat Bukti HGU 125 yg alamatnya tidak berada di wilayah Desa Serami Baru.

Tentu, hasil putusan ini sangat membingungkan bagi kami dan membuat kami semakin yakin bahwa perjuangan atas tanah yang saat ini kami lakukan adalah perjungan yang benar dan kami tetap akan bertahan sampai titik darah penghabisan demi tercapainya keadilan. Ujar Harapandi.

Ridhotul Hairi, S.H., kuasa Hukum Petani Tanjung Sakti Harapandi,Ibnu Amin dan Rasuli juga menyampaikan terkait dengan putusan majelis hakim pengadilan Negeri mukomuko ini tidak dapat dieksekusi karena tidak ada yang menyatakan adanya kerugian dari penggugat serta tidak adanya ganti rugi terhadap kerugian itu, karena harus ada hubungan kausalitas antara perbuatan melawan  hukum dan terhadap wajibnya untuk ganti kerugian.

Kemudian tidak ada juga yang menyatakan bahwa para Petani (tergugat) untuk mengosongkan atau merobohkan bangunan atau pondok  yang berada dilahan HGU 125  sesuai dengan Posita maupun  Petitum dari gugatan penggugat,

“Oleh karena itu saya meminta kepada teman-teman advokat, teman-teman yang selama ini mendukung perjuangan Petani untuk tetap mengawal konflik yang ada dan untuk para petani tanjung sakti tetap berjuang dan semangat dalam mencari keadilan yang sebenar-benarnya,” Ujar Kuasa Hukum Petani Tanjung Sakti. (PA)